MEMBUKA PINTU IJTIHAD POLITIK

Juni 22, 2009 at 9:43 am Tinggalkan komentar

RESENSI

Dr. Musdah Mulia, MA., Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal, (Jakarta: Paramadina, Juli 2001), cet. ke-1.

Sejak berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad XX, fenomena-fenomena yang menunjukkan hubungan politik antara Islam dan negara sungguh mengejutkan. Pasalnya, beberapa negara muslim, seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Malaysia, dan lain-lain, mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan sintesis yang memungkinkan (viable) antara praktek dan pemikiran politik Islam dengan negara di wilayah masing-masing. Bahkan, hubungan politik antara Islam dan negara, di negara-negara itu, diwarnai oleh ketegangan yang cukup tajam. Sehubungan komunitas negara-negara itu mayoritas muslim—sehingga posisi Islam cukup menonjol—tentu kenyataan itu menimbulkan tanda tanya; relenvankah Islam itu dengan sistem politik modern, yang gagasan negara bangsa (nation-state) merupakan salah satu unsur pokoknya.

Kenyataan serupa juga terjadi di Indonesia. Dalam hal hubungan politik dengan negara, pemikiran politik Islam menghadapi jalan buntu dan berlangsung telah lama. Rezim penguasa Indonesia, pemerintah Soekarno dan Soeharto, memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai rival kekuasaan yang berpotensi mendestruksi landasan negara yang nasionalis. Lebih dari empat dekade, kedua pemerintahan tersebut telah berupaya melemahkan dan “menjinakkan” partai-partai Islam. Konsekwensinya, tidak hanya para pemimpin dan aktivitas politik Islam gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan agama negara pada tahun 1945—menjelang kemerdekaan—dan tahun 1950-an—ketika terjadi perdebatan di majelis Konstituante–, tetapi juga mereka seringkali diklaim sebagai “kelompok minoritas” atau “kelompok luar”. Dengan bahasa ringkas dikatakan, Islam politik telah berhasil dikalahkan baik secara konstitusional, fisik, birokrasi, pemilu maupun secara simbolik. Bahkan, yang lebih tragis, Islam politik seringkali menjadi sasaran ketidakpercayaan, dicurigai menentang ideologi negara Pancasila.

Di sisi lain, para aktivis politik Islam memandang negara dengan mata curiga. Terlepas dari keinginan negara untuk mengakui dan membantu umat Islam dalam mempraktekkan ajaran agama, mereka memandang negara tengah melakukan manuver untuk menghilangkan arti penting politik Islam; dan pada saat yang sama mendukung gagasan mengenai masyarakat politik yang sekular. Keadaan ini seringkali dipandang sebagai indikasi bahwa negara menerapkan kebijakan terhadap Islam, yakni mengizinkan dimensi ritual Islam untuk tumbuh dan berkembang di satu sisi, dan negara sama sekali tidak memberi ruang atau kesempatan bagi berkembangnya Islam politik di sisi yang lain. Sampai di sini terlihat bahwa saling curiga antara Islam dan negara berlangsung di sebuah negara yang justeru sebagian besar penduduknya beragama Islam.

—000—

Sejatinya, ketegangan-ketegangan di atas bersumber pada persoalan relasi agama dan negara. Mengenai hal ini, sedikitnya terdapat tiga pola, yaitu: sekularis, tradisionalis, dan reformis. Pola sekuleris menyatakan bahwa Islam merupakan sistem ajaran yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan an sich. Persoalan yang menyangkut antara manusia dan manusia, termasuk di dalamnya masalah kenegaraan, tidak diatur sama sekali. Pola tradisionalis berbeda dengan pola sekuleris. Menurut pola tradisionalis, Islam diyakini sebagai agama yang sempurna. Ia hadir ke dunia dengan membawa ajaran yang menyangkut segala hal, termasuk persoalan kenegaraan. Dengan demikian, menurut tradisionalis, umat Islam tidak perlu meniru konsep-konsep Barat. Sebab, Islam telah memiliki konsep kenegaraan sendiri. Sedangkan pola reformis menyatakan bahwa Islam itu tidak seperti yang digambarkan oleh kelompok sekuler dan kelompok tradisional. Sebab, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan semata; demikian juga ajaran Islam tidak mengatur semua hal secara rinci, termasuk persoalan kenegaraan. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Khusus mengenai pola terakhir, tokoh yang sangat vokal mengembangan wacana itu adalah Husein Haikal, seorang pemikir dan aktivis politik asal Mesir (1888-1956). Menurut Haikal, di dalam rujukan dasar Islam, al-Quran dan Sunnah, tidak ditemukan aturan-aturan yang secara langsung dan terinci membahas persoalan kenegaraan. Yang ada hanyalah prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam proses bernegara. Prinsip-prinsip itu adalah tauhid, sunnatullah, dan persamaan antar manusia. Signifikansi atas prinsip tauhid adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan memiliki integritas ruhani yang baik, di samping menciptakan semangat egalitarianisme. Sedangkan prinsip sunnatullah diupayakan untuk menjadi landasan manusia untuk bersikap dinamis dan mempercayai hukum kausalitas. Di samping itu, prinsip sunnatullah juga membenarkan adanya pluralitas dalam masyarakat. Adapun prinsip persamaan antar manusia memberi implikasi bahwa dalam pengelolaan hidup bermasyarakat tidak didasarkan atas sekat-sekat primordial. Dengan demikian, prinsip terakhir ini menegasikan dominasi mayoritas atas minoritas, tidak adanya kelas, serta tidak adanya kelompok elit dan proletar. Berangkat dari tiga prinsip dasar ini, kemudian diharapkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat didasari oleh semangat persaudaraan, cinta kasih, dan rasa keadilan.

Menurut Haikal, jika prinsip-prinsip di atas ditransformasikan ke dalam kehidupan politik niscaya ketegangan-ketegangan antara agama dan negara tidak terjadi. Bahkan, maju mundurnya negara Islam amat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip-prinsip dasar negara Islam tersebut diaplikasikan dalam kehidupan bernegara.

Mengenai bentuk pemerintahan, Haikal sebenarnya mengidolakan bentuk pemerintahan masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Namun, menurutnya, bentuk itu bukanlah bentuk pemerintahan yang baku. Malahan, Islam sebenarnya tidak menganut corak pemerintahan tertentu. Sebab, sepanjang sejarah Islam terdapat berbagai nuansa corak pemerintahan sehingga sangat sulit dirumuskan sebuah corak yang lengkap. Oleh karena itu, umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan, dengan catatan dalam sistem itu terjamin adanya prinsip-prinsip dasar yang sudah disebutkan di atas.

—000—

Membaca pemikiran Husain Haikal di atas, ditemukan benang merah bahwa negara hanyalah instrumen politik untuk menegakkan etika Islam yang bersifat universal, bukan sebagai instrumen kekuasaan untuk menegakkan syariat Tuhan yang pada gilirannya mengharuskan negara yang bersifat teo-demokratik. Dengan demikian, masyarakat muslim sangat berpeluang dalam melakukan ijtihad politiknya. Wa Allahu a’lam.

Entry filed under: Resensi. Tags: .

PERSENYAWAAN ANTARA NU DAN GUS DUR SISTEM, METODE, DAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM KLASIK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Juni 2009
S S R K J S M
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 13,354 hits

Terbaru

Kategori

Arsip


%d blogger menyukai ini: