PERGULATAN WACANA SOSIAL POLITIK NAHDLATUL ULAMA

Juni 22, 2009 at 9:35 am 1 komentar

RESENSI

Marzuki Wahid, Abd. Moqsith Ghazali, Suwendi, (penyunting), Geger di ‘Republik’ NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sosial, Tafsiran Makna, (Jakarta: Kerjasama Kompas-Lakpesdam, November 1999,) cet. ke-1, xxv+326 halaman

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia sesungguhnya telah berhasil menunjukkan sikap kemandiriannya di atas landasan prinsip-prinsip demokrasi dan penguatan civil society. Keberhasilan ini paling tidak dibuktikan pada saat KH. Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, terpilih sebagai Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya. Terpilihnya Gus Dur terjadi ketika meruaknya tarik menarik antara kekuatan dan kemandirian warga NU, di satu pihak, dan intervensi penguasa, di lain pihak, pada Muktamar Cipasung tahun 1994 lalu.

Sejatinya, potret kemandirian NU sudah mulai terlihat sejak NU menerima dasar-dasar baru, cara pandang baru, dan orientasi baru di dalam memandang masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan komunitas NU pada khususnya, yang dirumuskan dalam Munas Alim Ulama NU (dikenal dengan khittah 1926) dan kemudian dikukuhkan oleh Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Sejak dicanangkannya Khittah 1926 itu, NU memang telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Khittah 1926 dipandang sebagai titik tolak sekaligus standar bagi loncatan-loncatan yang dikembangkan NU. Dengan Khittah 1926, NU melepaskan beban-beban politik praktis yang sebelumnya menjadi tanggungan tersendiri, di samping ia telah memberikan nuansa pluralitas dan keterbukaan NU untuk bergelut di bidang-bidang informasi, keilmuan, dan pandangan-pandangan dari luar sebagai kekayaan kultural NU.

Dengan bermain-main menggunakan Khittah, NU memperlihatkan jati dirinya yang sulit dijerat, susah dijepit, atau dipaku pada posisi yang merugikan, meskipun harus berhadapan dengan rezim otoriter sekalipun. NU memaninkan—meminjam bahasa Robin—“dansa gengsi” dengan negara, terkadang mendekat dengan hangat dan kadang menjauhi diri. Permainan “dansa” ini membuat NU bebas berinteraksi dengan negara, tanpa harus membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu, lebih-lebih merugikan. [xvii-xix]

Bagi kalangan in-sider nahdliyin, kemandirian NU tentu sangat diidamkan, tetapi bagi kalangan out-sider NU dan warga Indonesia secara umum, manuver-manuver NU menjadi sesuatu yang menggelitik. Secara teoritis, manuver-manuver NU penting karena melalui “dansa”-nya dengan negara yang terkadang mendekati dan terkadang menjauhi, NU sedang merajut dan membentuk kembali hubungan yang terjadi antara ruang “sosial” dan ruang “politik”. Menurut Robin, dengan demarkasi ruang ini, NU mampu menciptakan definisi-definisi baru terhadap politik dan sosial yang dijalankan oleh negara. Begitu definisi politik yang dijunjung Orde Baru dianggap terlalu sempit, NU menolak definisi itu dan mengkonstruksi definisi baru melalu senjata “kembali ke Khittah”. Dengan keluar dari sistem politik formal dan mengaku sebagai organisasi sosial, sambil meneruskan manuver politiknya, NU membangun pengertian baru terhadap politik.

***

Memang, salah satu kunci untuk memahami relasi NU-negara dan pandangan-pandangan politik NU, menurut penulis prolog buku ini, adalah dengan memahami konsep Khittah 1926. Sebab, Khittah ini telah dijadikan senjata yang kerapkali dipakai untuk berbagai manuver, baik yang bersifat politis maupun non-politis. Kembali ke Khittah sesungguhnya merupakan keputusan yang multiinterpretatif. Ketika Khittah digelindingkan, paling tidak terdapat empat interpretasi yang dapat ditarik. Pertama, kembali ke Khittah berarti NU sungguh-sungguh keluar dari politik formal, apapun partai politiknya. Kedua, kembali ke Khittah dipahami sebagai lepasnya “kewajiban” warga nahdliyin untuk memilih PPP dan membuka kemungkinan untuk memasuki PDI atau Golkar. Ketiga, kembali ke Khittah diyakini sebagai upaya untuk melepaskan “kewajiban” warga NU untuk memilih PPP, tetapi tidak tidak memilih PDI atau Golkar. Dalam interpretasi ini, tampil sebagai partai politik yang berdiri sendiri, lepas dari ikatan-ikatan ketiga partai tersebut. Interpretasi ini dikenal dengan khittah-plus. Keempat, Khittah 1926 menunjukkan kebebasan bagi warga NU untuk memilih atau tidak memilih partai politik, tetapi tidak boleh mengidentifikasi diri dengan sesebutan NU. Interpretasi terakhir ini tampaknya mencerminkan “politik kultural”. [216-217].

Beberapa interpretasi ini sesungguhnya membangunkan kita pada sebuah kesadaran bahwa Khittah itu bukan—sebagaimana dibayangkan oleh banyak orang—keputusan untuk keluar dari politik, malahan merupakan keputusan politik. Khittah menjadi keputusan politik pada dataran permukaan, yakni sebagai respons terhadap penyingkiran politisi NU di dalam PPP, dan penolakan NU untuk menuruti ‘kerja-kerja’ yang ditetapkan oleh kelompok tertentu. Akan tetapi, pada dataran yang lebih dalam, keputusan untuk menjalankan Khittah itu merupakan keputusan politik, karena melalui Khittah, NU menciptakan ruangan politik dan definisi politik yang baru.

Agaknya, dengan pemahaman demikian menjadi bisa dimaklumi atas kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemunculan partai ‘telor’-nya NU ini sama sekali bukan sesuatu yang haram dan bertolak belakang dengan Khittah. Sebab, di samping masih dalam batas-batas interpretasi Khittah, PKB juga menjadi keniscayaan untuk menciptakan definisi-definisi baru mengenai politik melalui penggalangan kekuatan warga NU yang berada di berbagai tempat.

***

Membaca buku ini, klita seolah memasuki ruang wacana yang relatif dinamis. Pergumulan yang dilakukan NU terhadap hegemoni negara dan represi negara, terutama semenjak Muktamar di Cipasung hingga perkembangannya kemudian, di dalam buku ini, dijelaskan secara nyata. Di samping itu, dalam buku ini juga dipaparkan gerakan-gerakan sosio-kultural NU baik dalam tingkat konsepsi maupun aplikasi-aplikasi kemanusiaan. Bahkan, pada bagian lain dijelaskan juga pergumulan NU dalam membangun jati dirinya dalam menatap masa depan. Tentu saja bahasan-bahasan ini semakin memperkuat terhadap komprehensivitas ke-NU-an. Wa Allahu a’lam

Entry filed under: Resensi. Tags: , , .

ISLAM RAHMAT LI AL-‘ALAMIN PERSENYAWAAN ANTARA NU DAN GUS DUR

1 Komentar Add your own

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Juni 2009
S S R K J S M
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 13,354 hits

Terbaru

Kategori

Arsip


%d blogger menyukai ini: