PERSENYAWAAN ANTARA NU DAN GUS DUR

Juni 22, 2009 at 9:40 am Tinggalkan komentar

RESENSI

Dinamika NU: Sejarah Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999), Penyusun: Marzuki Wahid, Abd. Moqsith Ghazali, Suwendi, Prolog: KH. Dr. Affandi Mochtar, MA, Epilog: Masykur Maskub, Xix+203 halaman, Jakarta: HU Kompas, 1999.

Dalam khazanah keagamaan Islam Indonesia, NU merupakan sebuah fenomena besar. Sebagai gerakan keagamaan, NU memiliki karakteristik yang amat khas. Selain kekentalan warganya dengan tradisi dan simbol-simbol keagamaan yang cenderung konservatif, ia memiliki perilaku politik yang cukup unik. Pada masa Soekarno, NU memilih sikap kooperatif yang mendukung kebijakan Presiden Soekarno, bahkan memilih keluar dari Masyumi. Sikap demikian berlanjut dengan pemberian sematan waliy al-amri bi al-syaukah bagi Soekarno.

Di awal Orde Baru, NU menjadi salah satu penopang utama bagi tegaknya pemerintahan Orde Baru. Bahkan, pada masa selanjutnya, dalam salah satu Muktamarnya, para ulama NU memutuskan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang final bagi bangsa Indonesia. Ketika ICMI berdiri, NU terlihat kurang ‘merestuinya’. Sikap ini paling tidak tergambar dari langkah Gus Dur yang menganggap ICMI terkesan sektarian dan primordial.

Sosok Gus Dur memang diakui sebagai ‘provokar’ yang menciptakan prestasi dalam mentradisikan demokrasi, terutama demokrasi di bidang politik dan intelektual, di dalam NU. Bahasan fiqh al-siyasah, fiqh al-nisa, diskusi-diskusi pembaruan aswaja—landasan paham keislaman NU—terus diselenggarakan secara intens. Dari sinilah landasan pandangan tentang persamaan antarmanusia dengan mengabaikan latar belakang agama, gender, dan etnis (al-musâwah), kemerdekaan individu dan kelompok (al-hurriyah), dan keadilan keseimbangan antar hak dan kewajiban (al-‘adâlah), benar-benar terkonstruksi secara mapan.

Gerak gerik Gus Dur selama kepemimpinannya di NU memberikan peran yang cukup signifikan dalam mewarnai alam pikiran dan pola laku warga NU. Gus Dur demikian dominan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Di dalam buku ini saja, meskipun menguraikan tentang NU, Gus Dur tidak bisa dipisahkan dari setiap peristiwa sosial yang diungkap sehingga tidak heran jika kemudian muncul banyolan bahwa “NU adalah Gus Dur makro, dan Gus Dur adalah NU mikro”. Ini menunjukkan betapa sulitnya kita mendeferensiasikan NU dengan Gus Dur dan Gus Dur dari NU. Praktis, setiap gagasan dan manuver Gus Dur yang seringkali kontroversial itu disematkan pada gerakan NU [199].

NU tampaknya berbeda dengan organisasi sosial-keagamaan lainnya. NU memiliki dialektika tersendiri antara NU sebagai jam’iyah (organisasi formal) dengan NU sebagai jamaah (komunitas). Dalam konteks ini, kepemimpinan Gus Dur di NU telah berhasil pada sisi pengembangan jamaah NU, bukan pada jam’iyah. Sebab, menurut Affandi Mochtar—penulis prolog buku ini–, “Gus Dur sangat paham bahwa eksistensi NU yang sesungguhnya bukan terletak pada formalitas organisasinya (jam’iyah), melainkan pada kohesitas pendukungnya (jamaah)” [xx] Tampaknya, hal inilah yang seringkali dilupakan oleh banyak pihak, terutama negara dan kalangan oprtunis yang senantiasa mengganggu kepemimpinan Gus Dur.

Asumsi di atas tampaknya cukup nyata di saat Muktamar ke-29 di Cipasung berlangsung. Tarik ulur antara kepemimpinan dalam NU di satu pihak dengan kepentingan luar NU, terutama negara di lain pihak, sangat mencolok, terutama pada bursa ketua umum Tanfizhiyah PBNU. Gus Dur, sebagai calon kuat dalam bursa itu harus berhadapan dengan rivalnya, Abu Hasan. Bahkan, tarik menarik antar kedua tokoh ini tidak hanya terjadi ketika itu saja, tetapi hingga perkembangan selanjutnya, yakni dengan dibentuk KPPNU dengan Abu Hasan sebagai Ketua UmumTanfizhiyah dan KH Hamid Baidlawi sebagai Rais Aam Syuriyah [58]. Oleh para pengamat, peristiwa inilah yang dianggap sebagai awal babak sejarah sosial kontemporer bagi proses redemokratisasi di Indonesia, yakni NU telah berhasil lepas dari resepsi dan intervensi penguasa Orde Baru dalam penentuan kebijakan NU ke depan.

Keberhasilan Gus Dur dalam mengelola jama’ah NU di antaranya adalah dalam menyediakan proses intelektualisasi secara radikal di kalangan anak-anak muda NU dengan mengembangkan tema-tema pemikiran yang liberal dan universal. Gus Dur seringkali ‘direcoki’ oleh tokoh-tokoh pemikir muda yang sedikit banyak tercerahkan oleh peranan intelektual Gus Dur melalui berbagai pendekatan. Kelompok anak-anak muda inilah yang kemudian mampu ‘membisikkan’ NU ke dalam diri Gus Dur melalui tulisan, penerbitan, dan jaringan kerja [xv-xvi].

Wacana-wacana liberalisme dan universalisme serta demokratisasi dalam banyak hal menjadi isu-isu yang tidak bisa dihindari dari perbincangan NU. Meski oleh beberapa kalangan NU distigmatisasikan sebagai organisasi tradisional-kolot, namun dalam kenyataannya NU justru tampil dengan membawa ide-ide cerdas dan lebih modern. Warga nahdliyin tidak hanya kaum agraris tradisional, tetapi juga para cendekiawan yang berfikir konstruktif dan transformatif. Hal inilah agaknya yang kemudian mendestruksi demarkasi organisasi tradisional dan organisasi modern.

Sungguhpun demikian, memang diakui, dalam batas-batas tertentu NU belum cukup berhasil merealisasikan wacana-wacana demokrasi, toleransi, inklusivitas, dan lain-lain di dalam tubuh NU sendiri. Bahkan, NU dengan segenap nilai-nilai sosial-budayanya sendiri terkadang menjadi penghambat bagi tegaknya demokratisasi.

Gus Dur kini telah menjadi Presiden RI ke-4. Dengan jabatan ini, Gus Dur berarti bukan lagi milik NU an sich, tetapi milik bangsa. Dalam konteks demokrasi, ia tidak saja masuk ke dalam struktur dan sistem negara, tetapi dia sendiri yang memimpin negara ini. Dengan demikian, arena Gus Dur telah berpindah. Perpindahan ini kemudian memunculkan sejumlah persoalan, terutama relasi NU dengan Gus Dur, yakni akankah NU ikut ke istana dan beralih menjadi ‘satpam’-nya? Atau NU harus rela berpisah dan berseberangan secara deametral dengan Gus Dur?

Masykur Maskub, penulis epilog ini, menawarkan bahwa NU hendaknya menerapkan khitah-pul, yakni NU tetap harus memerankan permainan yang kritis dan terhormat dengan landasan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan dengan tetap memelihara watak dasar organisasi yang bersifat jam’iyah dîniyah ijtimâ’iyah (organisasi sosial-keagamaan) demi langgengnya ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama’ah [200].

Buku ini merupakan semacam dokumen sejarah sosial yang pernah dimainkan atau diterima oleh NU. Di dalamnya terlihat dinamika dan fenomena kepemimpinan Gus Dur sekaligus pemikiran tentang Nu dari berbagai segi, baik sosial-budaya maupun ekonomi-politis, semenjak Muktamar Cipasung hingga menjelang pelaksanaan Muktamar di Kediri. Sajian yang ditampilkan disusun berdasarkan berita, ulasan, artikel, dan tajuk rencana yang pernah dimuat Harian Umum Kompas tentang NU selama kurun waktu 1994-1999 dengan menggunakan pendekatan penafsiran sejarah (historical hermeunitics) dan analisa wacana (discourse analysis). Tentu saja buku ini sangat bermanfaat bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mencapai pemahaman yang komplet terhadap kiprah NU.Wa Allahu a’lam.

Entry filed under: Resensi. Tags: , , .

PERGULATAN WACANA SOSIAL POLITIK NAHDLATUL ULAMA MEMBUKA PINTU IJTIHAD POLITIK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Juni 2009
S S R K J S M
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 13,354 hits

Terbaru

Kategori

Arsip


%d blogger menyukai ini: