PESANTREN DAN GLOBALISASI

Juni 22, 2009 at 9:50 am 1 komentar

Pada awal tahun tujuh puluhan, Dawam Rahadjo pernah mengasumsikan pesantren sebagai “cagar masyarakat” yang kental mewarnai kehidupan kelompok masyarakat luas, namun dirinya sendiri tak kunjung berubah dan bagaikan tak tersentuh dinamika perkembangan masyarakat di sekelilingnya. Dalam gambaran masyarakat umum saat itu, perubahan bagi dunia pesantren adalah sebuah perjalanan yang panjang dan melelahkan.

Saat ini, logika manapun tidak akan dapat mengabaikan perkembangan kemajuan pondok pesantren yang sangat pesat dalam berbagai hal, baik dari segi sistem, budaya maupun pemikiran. Pesantren yang pada awalnya lebih dikenal sebatas lembaga pendidikan Islam semata dengan konsentrasi pada penyebaran agama dan tempat mempelajari ajaran-ajaran agama itu, lalu pada gilirannya menjadi pusat gerakan-gerakan sosial dan pemikiran yang cukup diperhitungkan.

Dasawarsa terakhir pergulatan Islam di tanah air menunjukkan peningkatan wacana yang cukup pesat. Ini ditandai dengan maraknya diskursus kontemporer sekaligus keislaman secara lebih intensif dan berbobot oleh berbagai kalangan, tak terkecuali kalangan pondok pesantren. Mereka mencoba memikirkan bagaimana hubungan Islam dengan perkembangan kontemporer umat manusia yang telah mengalami banyak perubahan, atau secara tegas bagaimana relasi pesantren dengan dunia kontemporer.

Secara tak disadari, sikap represif terhadap kalangan pesantren di era Orde Baru sebenarnya membawa berkah dengan tumbuhnya pemikiran-pemikiran progressif yang nantinya akan membentuk sayap kultural dan mempengaruhi pencerahan pemikiran keagamaan di tanah air. Mereka yang selama ini dianggap kalangan tradisionalis ternyata melahirkan kampiun-kampiun pemikiran keagamaan yang luar biasa. Tesis Charle Kruzman yang menyebutkan bahwa tradisi adalah lawan dari liberalisme seakan-akan terbantahkan dengan kenyataan bahwa tradisi pesantren dapat berinteraksi dengan diskursus kontemporer semisal demokrasi, HAM, jender dan civil society, bahkan selalu menjadi perbincangan menarik di kalangan pesantren.

Temuan survei PPIM tahun 2001 tentang kultur good governance masyarakat Muslim Indonesia menyatakan bahwa dalam masyarakat Muslim Indonesia, sikap positip terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik dibanding sistem lain adalah cukup besar, yaitu 80%. Muslim yang beridentitas diri pada Nahdliyin (baca: kalangan pesantren) juga bersikap positif bagi kultur politik demokratis. Dengan demikian NU merupakan elemen sosial yang penting bagi demokrasi Indonesia (PPIM, 2001). Transformasi kehidupan umat Islam ala pesantren dilakukan melalui apa yang disebut Hassan Hanafi sebagai “revitalisasi kultural” (cultural revitalization), yakni lebih menekankan tampilnya Islam sebagai sumber etik dan moral serta landasan kultural dalam kehidupan berbangsa.

Bagi kalangan pesantren, kemodernan adalah cita-cita universal setiap manusia, hanya saja kemodernan yang diinternalisir adalah kemodernan yang tidak mencerabutkan mereka dari akar tradisi yang mereka miliki. Ini diyakini karena kemodernan yang terlalu agressif menyerang tradisi yang berbeda-beda itu, pada akhirnya, seperti dicatat para ahli, malah akan menimbulkan “backlash”, serangan balik dalam bentuk fundamentalisme. Dan, paradigma ini dipandang tepat karena pada akhirnya justeru menempatkan kalangan pesantren pada tataran post-modernisme, melewati batas-batas “paham moderen” yang diklaim “para modernis.”

Pesantren merupakan dunia tradisonal Islam yang mampu mewarisi dan memelihara kesinambungan tradisi Islam yang dikembangkan ulama dari masa ke masa, tidak terbatas pada periode tertentu. Oleh karena itu, ketahanan lembaga pesantren agaknya secara implisit menunjukkan bahwa dunia Islam tradisi dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan di tengah deru modernisasi, meskipun bukan tanpa kompromi. Memang, pada awalnya, dunia pesantren terlihat ‘rikuh’ dan hati-hati dalam menerima modernisasi sehingga terdapat ‘kesenjangan antara pesantren dengan dunia luar’. Akan tetapi, secara gradual pesantren melakukan akomodasi dan konsesi tertentu yang dipandangnya cukup tepat dalam menghadapi modernisasi dan perubahan secara luas. Akan tetapi, satu hal yang perlu diingat bahwa semua akomodasi dan konsesi itu dilakukan pesantren tanpa mengorbankan esensi dan hal-hal dasariah eksistensi pesantren.

Keniscayaan bahwa pesantren tetap utuh hingga kini bukan hanya disebabkan oleh kemampuannya dalam melakukan akomodasi-akomodasi tertentu seperti terlihat di atas, tetapi juga lebih banyak disebabkan oleh karakter eksistensialnya. Karakter yang dimaksud adalah, sebagaimana dikatakan oleh Nurcholish Madjid, pesantren tidak hanya menjadi lembaga yang identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenous). Sebagai lembaga yang murni berkarakter keindonesiaan, pesantren muncul dan berkembang dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya, sehingga antara pesantren dengan komunitas lingkungannya memiliki keterkaitan erat yang tidak bisa terpisahkan. Hal ini tidak hanya terlihat dari hubungan latar belakang pendirian pesantren dengan lingkungan tertentu, tetapi juga dalam pemeliharaan eksistensi pesantren itu sendiri melalui pemberian wakaf, sadaqah, hibah, dan sebagainya. Sebaliknya, pihak pesantren melakukan ‘balas jasa’ kepada komunitas lingkungannya dengan bermacam cara, termasuk dalam bentuk bimbingan sosial, kultural, dan ekonomi. Dalam konteks terakhir inilah, pesantren dengan kyainya memainkan peran yang disebut Clifford Geertz sebagai ‘cultural brokers’ (pialang budaya) dalam pengertian seluas-luasnya.

Di samping karakter dasariah di atas, pesantren juga memiliki karakter plural, tidak seragam. Pluralitas pesantren ini di antaranya ditunjukkan oleh tiadanya sebuah aturan apapun—baik menyangkut manajerial, administrasi, birokrasi, struktur, budaya, kurikulum maupun apalagi pemihakan politik—yang dapat mendefinisikan pesantren menjadi tunggal. Aturan hanya datang dari pemahaman keagamaan yang dipersonifikasikan melalui berbagai Kitab Kuning. RMI (rabithah Ma’ahid al-Islamiyah), Asosiasi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia, dan NU (Nahdlatul Ulama) sekalipun tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa pesantren. Oleh karena tingkat pluralitas dan independensi yang kuat inilah, dirasakan sulit untuk memberikan rumusan konseptualisasi yang definitif tentang pesantren.

Atas kemandirian pesantren ini, Martin van Bruinessen, salah seorang peneliti keislaman dari Belanda, meyakini bahwa di dalam pesantren terkandung potensi yang cukup kuat dalam mewujudkan masyarakat sipil (civil society). Sungguhpun demikian, menurutnya, demokratisasi tetap tidak bisa diharapkan melalui instrumentasi pesantren. Sebab, dalam pandangan Martin, kiai-ulama di pesantren adalah tokoh yang lebih dominan didasarkan atas nilai kharisma. Sementara, antara kharisma dan demokrasi, keduanya tidak mungkin menyatu. Walaupun demikian, menurut Martin, kaum tradisional, termasuk komunitas pesantren, di banyak negara berkembang tidak dipandang sebagai kelompok yang resisten dan mengancam modernisasi.

Watak dasariah pesantren yang diidentikkan dengan penolakan terhadap isu-isu pemusatan (sentralisasi) merupakan potensi luar biasa bagi pesantren dalam memainkan transformasi sosial secara efektif. Oleh karenanya, pesantren adalah kekuatan masyarakat dan sangat diperhitungkan oleh negara. Oleh karena itu, dalam kondisi sosial-politik yang serba menegara dan dihegemoni oleh wacana kemodernan, pesantren dengan ciri-ciri dasariahnya mempunyai potensi yang luas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama kepada kaum tertindas dan terpinggirkan. Bahkan, dengan kemampuan fleksibilitasnya, pesantren dapat mengambil peran secara signifikan, bukan saja dalam wacana keagamaan, tetapi juga dalam setting sosial-budaya, bahkan politik dan ideologi negara, sekalipun.

Kendatipun demikian, pesantren masih menyisakan sejumlah persoalan yang patut menjadi perhatian bersama. Ada sejumlah penilaian yang acapkali mengemuka di tengah masyarakat tentang beberapa kelemahan yang dialamatkan pada kalangan pesantren, yaitu: Pertama, pesantren tidak cukup mampu melakukan penataan dan pengelolaan administrasi secara modern. Pondok pesantren lebih sering dikelola secara “apa adanya”, dengan mengabaikan pengarsipan data dan dokumen secara baik. Ketika Gus Dur yang dianggap sebagai representasi kultur pesantren muncul sebagai pemimpin nasional lalu dinilai gagal hingga kejatuhannya, dimana orang melihat bahwa presiden tidak cakap dari sisi manajemen. Hal ini seakan menjustifikasi asumsi bahwa kalangan santri tidak cukup mampu mengemban amanat yang lebih besar. Intinya, kalangan pesantren selalu dikesankan sebagai penggalang massa yang baik, daripada sebagai “administrator” (Herbeth Feith: 1962).

Kedua, sikap feodalisme yang masih tumbuh subur dalam tradisi pesantren hingga saat ini, dianggap sebagai handicap bagi terwujudnya komunitas masyarakat yang partisipatoris. Sikap ini menutup pintu rapat-rapat berkembangnya tradisi dialog dan kritik terhadap para kiyai yang dapat membuka ruang yang terbuka dan interaktif. Sikap ini juga dilengkapi oleh budaya mistifikasi kepada sang pemimpin yang cukup laten di tengah masyarakat pesantren. Semisal dalam kehidupan politik, bukan lagi politik rasional yang menjadi paradigma berpolitik dengan mengandalkan program, melainkan terjebak pada penggunaan simbol-simbol, baik agama maupun kharisma tokoh. Padahal inilah yang sesungguhnya berlawanan dengan demokrasi modern yang mengandalkan rasionalitas dan objektivikasi, demi menghindari sikap dan tindakan irasional, seperti kekerasan politik.

Ketiga, sepanjang sejarah bangsa ini, kalangan pesantren seakan tidak mampu mengerem syahwat kekuasaan yang menggebu-gebu. Dan, manakala mereka bergandengan mesra dengan kekuasaan, maka lalu proyek civil society yang menjadi wilayah otentik pesantren menjadi terbengkalai, akibat ketidakmampuan pesantren meredam warganya berbondong-bondong menuju arena kekuasaan sehingga dianggap lalai dengan tugas utamanya membangun wilayah kultural. Saat ini, senyatanya tidak saja elite pesantren yang tergiring ke panggung kekuasaan, masyarakat akar rumput (grassroots)-nya pun sudah mulai tergoda kepada kekuasaan.

Oleh karena itu, perlu diupayakan langkah-langkah pencerahan yang inovatif dan progressif serta mempunyai daya ubah yang efektif bagi penguatan basic pondok pesantren guna menjawab beberapa persoalan di atas. Wa Allahu A’lam.

Entry filed under: Pendidikan. Tags: , , , .

SISTEM, METODE, DAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM KLASIK PESANTREN DALAM PROSES TRANSFORMASI SOSIAL

1 Komentar Add your own

  • 1. wyd  |  Juni 22, 2009 pukul 1:46 pm

    dengan menggabungkan ketiga hal yang dikemukakan di atas, ga heran kalau kemudian ada tokoh pesantren yang ‘keluar kandang’ dan bergabung sebagai elit politik (3) membawa serta anak asuhnya untuk memperkuat penokohannya (1) meski tanpa manajerial yang memadai (2).
    dari sisi ini pesantren dengan titik berat keislamannya malah menjatuhkan citra islam di mata masyarakat non pesantren.

    yang harus diubah bukan citra pesantrennya tapi bagaimana warga pesantren ‘bergaul’ di masyarakatnya sebagai orang yang pantas diteladani karena mereka ‘keluaran’ pesantren.
    maklum pak, di indonesia ini ‘makan pesantren’ berarti ilmu keagamaan (islam) lebih bagus dari ukuran awam.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Juni 2009
S S R K J S M
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 13,354 hits

Terbaru

Kategori

Arsip


%d blogger menyukai ini: